Ambisi Nadiem Makarim Dalam Mengubah Dunia Pendidikan Melalui Chromebook

Ketidakandalan Chromebook untuk digunakan di sekolah-sekolah daerah 3T kembali menjadi sorotan setelah pernyataan konsultan profesional Kemendikbud, Ibrahim Arief alias Ibam. Dalam pandangannya, Chromebook dinilai memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal koneksi dan kompatibilitas dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki Kemendikbud. Sementara itu, sistem operasi Windows masih dibutuhkan dalam konteks pembelajaran di sekolah-sekolah. Hal ini menjadi semakin menarik perhatian mengingat adanya pengadaan Chromebook yang sudah direncanakan jauh sebelum Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Masyarakat dihebohkan dengan kabar mengenai pengadaan Chromebook ini. Dalam dokumen surat dakwaan yang diterima, Nadiem dituduh telah merencanakan proses pengadaan tersebut dengan harapan Google akan menambah investasinya di Gojek. Namun, banyak pihak yang merasa keberatan akan pengadaan ini. Hal ini terjadi melalui sejumlah rapat bersama staf dan pejabat Kemendikbud yang menolak untuk menggunakan Chromebook. Terlepas dari itu, Chromebook tetap dianggap sebagai solusi yang belum optimal untuk diterapkan di sekolah-sekolah, terutama yang tidak memiliki akses internet yang memadai.

Jaksa menuding Nadiem memaksakan kembali pengadaan Chromebook ini, yang diyakini terkait erat dengan kepentingan bisnis pribadinya dengan Google. Pada 21 Februari 2021, Nadiem bahkan meminta Ibam untuk bertemu dengan pihak Google membahas spesifikasi teknis dan harga Chromebook. Hasilnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan sekitar 1,2 juta unit Chromebook diperkirakan mencapai Rp 9,9 triliun pada periode 2020-2022. Meskipun ada dugaan keterlibatan Nadiem dalam korupsi, Ari, sebagai pembela Nadiem, menyatakan bahwa tidak ada sama sekali uang yang diterima oleh Nadiem dari pengadaan ini.

Awalnya, pengadaan Chromebook dihadapi dengan sejumlah tantangan. Banyak guru dan murid yang mengaku kesulitan dalam menggunakan komputer jinjing ini. Pada uji coba tahap awal, Nadiem juga mendapat penolakan dari Muhadjir yang menilai Chromebook tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Keterbatasan koneksi internet dan ketidakcocokan dengan perangkat lunak yang umum digunakan menjadi perhatian utama. “Sebelum pengadaan, banyak guru menyatakan ketidakpuasan,” ungkap Ari.

Nadiem tampaknya tetap pada pendiriannya untuk meneruskan proyek ini meskipun telah mendapatkan masukan negatif. Ia disebut-sebut membentuk grup WhatsApp untuk mendukung rencana pengadaan Chromebook. Menurut jaksa, grup tersebut dinamakan 'Tim Paudasmen' dengan tujuan untuk memasukkan program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) ke dalam program digitalisasi pendidikan. Ini menunjukkan bahwa Nadiem berusaha untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, meskipun dengan cara yang kontroversial.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar, apakah pengadaan Chromebook ini memang benar-benar untuk kepentingan pendidikan atau murni untuk kepentingan bisnis? Kebijakan yang dibuat oleh Nadiem dianggap oleh beberapa pihak sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri melalui investasi yang disokong oleh Google. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa Google adalah investor besar di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), entitas induk dari Gojek, yang sahamnya juga dimiliki Nadiem.

Dalam surat dakwaan yang dikeluarkan oleh jaksa, terungkap bahwa seluruh proses pengadaan Chromebook sudah direncanakan jauh sebelum Nadiem resmi menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Nadiem sudah membentuk dua grup WhatsApp yang bertujuan untuk menggagas digitalisasi pendidikan. Salah satu grup tersebut adalah Tim Paudasmen yang berencana untuk menerapkan kurikulum baru yang terintegrasi dengan teknologi.

Dalam percakapan grup ini, beberapa orang yang menentang pengadaan Chromebook akhirnya dipecat. Hal ini menunjukkan adanya intimidasi terhadap para staf yang tidak sejalan dengan visi Nadiem. “Orang-orang yang menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pengadaan ini akhirnya dikeluarkan dari grup,” jelas Ari. Kebijakan yang diambil oleh Nadiem menggambarkan adanya sikap otoriter yang dapat merugikan banyak pihak, terutama dalam lingkup pendidikan di tanah air.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa Chromebook memang memiliki beberapa keuntungan, tapi dalam konteks pendidikan yang memerlukan fleksibilitas tinggi, laptop dengan sistem operasi Windows jauh lebih sesuai. Ini menjadi alasan mengapa banyak pihak menganjurkan untuk menggunakan perangkat yang sudah umum dan telah terbukti berfungsi dengan baik dalam lingkungan pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia.

Lebih lanjut, saat sidang awal kasus ini, Nadiem dilaporkan mengalami masalah kesehatan yang mengakibatkan status penahanannya dibantarkan. Berita mengenai sakitnya ini menambah dramatisasi kasus yang dihadapi. Proses hukum terhadap Nadiem ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan kejelasan mengenai pengadaan yang dianggap merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.

Kasus pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Apakah keputusan untuk menggunakan Chromebook telah dipikirkan secara mendalam atau hanya demi kepentingan personal? Dengan berbagai bukti dan kesaksian yang muncul, masyarakat menunggu hasil akhir dari proses hukum ini. Apapun hasilnya, semoga menjadi pelajaran berharga untuk pengelolaan pendidikan di Indonesia agar lebih transparan dan accountable.