Survei: Dukungan Presiden Korsel Turun Jadi 72,8%

2 Juli 2025 – Hasil survei nasional terbaru menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap Presiden Korea Selatan mengalami penurunan signifikan, turun menjadi 72,8%. Angka ini menandai penurunan sekitar 5 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya, dan menjadi sorotan utama di tengah dinamika politik dan ekonomi dalam negeri yang terus berkembang.

Survei ini dilakukan oleh lembaga riset terpercaya, yang melibatkan lebih dari 1.500 responden dewasa dari seluruh penjuru Korea Selatan. Penurunan dukungan ini diduga berkaitan erat dengan sejumlah isu domestik yang tengah memanas, seperti tekanan inflasi, reformasi kebijakan sosial, serta tantangan hubungan luar negeri dengan negara tetangga.

Presiden yang sebelumnya menikmati tingkat kepercayaan publik di atas 78% sejak awal masa jabatan, kini mulai menghadapi kritik yang lebih tajam dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa kebijakan ekonomi, seperti penyesuaian subsidi energi dan pengendalian harga pangan, dianggap belum cukup efektif meredam beban masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di bidang kebijakan luar negeri, pendekatan yang lebih tegas terhadap Korea Utara dan peningkatan kerja sama militer dengan Amerika Serikat juga menuai pro dan kontra di kalangan warga Korea Selatan. Sebagian publik mengapresiasi pendekatan yang kuat, tetapi ada pula yang khawatir akan meningkatnya ketegangan regional.

Hasil Lengkap Survei Opini Publik:

Meski terjadi penurunan, tingkat dukungan 72,8% masih tergolong tinggi dalam konteks politik global, terutama di tengah kondisi pasca-pandemi dan tekanan geopolitik yang cukup besar. Namun demikian, tren ini bisa menjadi sinyal awal bagi pemerintah untuk mengevaluasi strategi komunikasi dan kebijakan publik secara menyeluruh.

Pengamat politik dari Universitas Seoul, Prof. Kim Ji-hoon, menyatakan bahwa fluktuasi tingkat dukungan presiden adalah hal yang wajar, namun harus ditanggapi dengan respons cepat. “Presiden harus lebih aktif mendengarkan suara masyarakat, khususnya kelompok muda dan kelas pekerja, agar kebijakan yang diterapkan terasa relevan dan adil,” ujarnya.

Di sisi lain, partai oposisi juga mulai memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan tekanan politik. Mereka mendesak adanya transparansi lebih besar dalam pengambilan kebijakan serta mendorong reformasi sistem sosial yang lebih inklusif.

Dengan pemilu legislatif yang akan datang dalam waktu kurang dari dua tahun, dinamika politik Korea Selatan diperkirakan akan semakin intens. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.

Ikuti terus perkembangan terbaru seputar politik internasional dan kebijakan publik dari Asia Timur hanya di RumahKabar, portal berita terpercaya untuk informasi mendalam dan aktual.